unud.ac.id
Badung - Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Ketut Sudarsana menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bali Tahun 2024 yang digelar
Selengkapnya
Badung - Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Ketut Sudarsana menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bali Tahun 2024 yang digelar
Selengkapnya
Jakarta— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa usia pensiun pekerja telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang di dalam pasalnya disebutkan, bahwa usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya yang dimulai dari 2019 pensiun 57 Tahun, 2022 menjadi 58 Tahun dan pada Tahun 2025 menjadi 59 Tahun. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, melalui siaran pers pada Kamis (9/1/2025) menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian dan aspek lainnya. Pada usia tersebut, pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. "Usia pensiun pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015, dan ke depan, usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada tahun 2043 nantinya usia pensiun 65 tahun. Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat,” jelas Sunardi. Sunardi juga menegaskan bahwa Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta Jaminan Hari Tua (JHT). Semua itu bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja. Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai tekhnis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam UU cipta kerja, pungkas Sunardi. Biro Humas Kemnaker
Yogyakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, serta Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI), Roy Jinto Ferianto, membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI) di Yogyakarta, Rabu (8/1/2025). Wamenaker menyebut Munas FSP TSK-SPSI sebagai momen penting dalam perjalanan panjang perjuangan buruh, terutama setelah sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikabulkan. “Munas FSP TSK-SPSI adalah peluang besar untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga ke depan tidak ada lagi perselisihan industrial yang kontra produktif,” ujar Wamenaker. Wamenaker juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap menjadi kekhawatiran bagi pekerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai program solusi yang akan dijalankan untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, Wamenaker menekankan pentingnya sikap patriotik bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo yang selalu menekankan bahwa patriotisme harus menjadi landasan dalam menjaga hubungan industrial. “Jika tidak ada rasa persatuan antara pekerja dan pengusaha, yang terjadi hanyalah perselisihan. Semua persoalan dapat diselesaikan asalkan ada semangat patriotisme dari kedua belah pihak,” pungkas Wamenaker. Biro Humas Kemnaker
Singkawang, MC - Walikota Singkawang terpilih Tjhai Chui Mie dan Wakil Walikota Singkawang terpilih Muhammadin berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami...
Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, M.M menghadiri rapat pleno terbuka penetapan...
BERITAMAGELANG.ID - Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih, Grengseng Pamuji…
Reporter : Syamsul AkbarKRAKSAAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo secara resmi menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Gus dr. Muhammad Haris dan Ra Fahmi AHZ sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih untuk masa jabatan 2024-2029. Penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati
LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.
LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi
LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata
LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Indonesia Kini.
prasetya.ub.ac.id
ugm.ac.id
untirta.ac.id
uns.ac.id
ipb.ac.id
kemnaker.go.id
mediacenter.singkawangkota.go.id
lampungbaratkab.go.id
magelangkab.go.id
probolinggokab.go.id
gorontalokab.go.id