IPNU dan IPPNU Kawal Generasi Muda di Lumajang Berakhlak Mulia di Tengah Kemajuan Teknologi

portalberita.lumajangkab.go.id

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) terus menunjukkan komitmennya dalam membentuk generasi pelajar yang berkarakter mulia dan berwawasan teknologi. Sebagai organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), IPNU dan IPPNU memainkan peran penting dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Bupati Adnan Sampaikan Duka Mendalam Kepergian Alm. Ustad Usman Jasad

humas.gowakab.go.id

HUMASGOWA—–Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya Alm. Ustad Usman Jasad yang merupakan salah satu Dosen UIN Alauddin Makassar sekaligus Direktur Utama Ujas Tour di Belmont Resident

Rapat Pleno Terbuka, Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Terpilih

portalberita.lumajangkab.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lumajang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Gedung Sudjono Kabupaten Lumajang, Kamis (9/1/2025) malam.

UNIVERSITAS MUSAMUS TERIMA SK PENDIRIAN 3 PROGRAM STUDI BARU

unmus.ac.id

Kemnaker Tegaskan Usia Pensiun Pekerja Telah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

kemnaker.go.id

Jakarta— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa usia pensiun pekerja telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang di dalam pasalnya disebutkan, bahwa usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya yang dimulai dari 2019 pensiun  57 Tahun, 2022 menjadi 58 Tahun dan pada Tahun 2025 menjadi 59 Tahun. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, melalui siaran pers pada Kamis (9/1/2025) menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian dan aspek lainnya. Pada usia tersebut, pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. "Usia pensiun pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015, dan ke depan, usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada tahun 2043 nantinya usia pensiun 65 tahun. Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat,” jelas Sunardi. Sunardi juga menegaskan bahwa Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban  lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta Jaminan Hari Tua (JHT). Semua itu bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja. Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan  terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai tekhnis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam UU cipta kerja, pungkas Sunardi. Biro Humas Kemnaker

Wamenaker Buka Munas Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit di Yogyakarta

kemnaker.go.id

Yogyakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, serta Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI), Roy Jinto Ferianto, membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI) di Yogyakarta, Rabu (8/1/2025). Wamenaker menyebut Munas FSP TSK-SPSI sebagai momen penting dalam perjalanan panjang perjuangan buruh, terutama setelah sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikabulkan. “Munas FSP TSK-SPSI adalah peluang besar untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga ke depan tidak ada lagi perselisihan industrial yang kontra produktif,” ujar Wamenaker. Wamenaker juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap menjadi kekhawatiran bagi pekerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai program solusi yang akan dijalankan untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, Wamenaker menekankan pentingnya sikap patriotik bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo yang selalu menekankan bahwa patriotisme harus menjadi landasan dalam menjaga hubungan industrial. “Jika tidak ada rasa persatuan antara pekerja dan pengusaha, yang terjadi hanyalah perselisihan. Semua persoalan dapat diselesaikan asalkan ada semangat patriotisme dari kedua belah pihak,” pungkas Wamenaker. Biro Humas Kemnaker