PURWAKARTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 secara virtual, Senin, 28 April 2025.Rakor yang diselenggarakan di Aula Wikara 2 BKAD, Komplek Setda Purwakarta ini, secara virtual dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan terkait.Menurut Sekda Purwakarta, Norman Nugraha, salah satu poin penting yang dibahas adalah tren inflasi di bulan April selama periode 2021-2025. Data menunjukkan adanya inflasi yang konsisten terjadi setiap bulan April, terutama karena kedekatannya dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri."Puncak inflasi April tercatat pada tahun 2022, mencapai 0,95%, menjadi inflasi tertinggi selama periode Ramadhan," kata Sekda.Menurutnya, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa komponen inti secara umum mendominasi inflasi bulan April, kecuali pada tahun 2022 di mana komponen harga bergejolak menjadi penyumbang terbesar."Secara nasional, pada minggu keempat April 2025, lebih banyak kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan yang mengalami penurunan," kata Norman.Meskipun demikian, terdapat tren positif berupa penurunan jumlah kabupaten dan kota dengan kenaikan IPH dan peningkatan jumlah kabupaten dan kota dengan penurunan IPH dibandingkan minggu sebelumnya."Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa tercatat di Kabupaten Jombang dengan nilai perubahan 1,09%. Bawang merah dan cabai merah menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di sepuluh wilayah dengan kenaikan tertinggi," kata Norman.Turut hadir mendampingi Sekda Purwakarta dalam rakor tersebut adalah Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Sekretaris BKAD, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, serta perwakilan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (DKUPP). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Kabupaten Purwakarta dalam upaya pengendalian inflasi. (Diskominfo Purwakarta)