Berita Terbaru

Cek Langsung Tanah Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Menteri AHY Pastikan Sudah Clean and Clear

Bolsel - Usai menempuh perjalanan 7 jam dari Gorontalo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), pada Minggu (05/05/2024). Kedatangannya disambut oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru beserta jajaran, juga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara. Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare. Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungannya telah memastikan bahwa tanah yang disiapkan di Desa Modisi ini sudah berstatus clean and clearz Artinya, status kepemilikan tanah dan batasnya sudah jelas, demikian juga dari segi tata ruang tidak masuk ke dalam kawasan hutan. "Saya hadir cek status (tanah,red)-nya seperti apa dengan total 10 hektare ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa, tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Dan kalau sudah ditentukan kita juga berharap dalam waktu yang tidak lama, masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik," ujar Menteri AHY. Secara umum, Menteri AHY melihat bahwa masyarakat korban erupsi Gunung Ruang memiliki kesamaan karakter dari sisi sosial dan ekonomi dengan masyarakat Desa Modisi, sehingga lokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Dengan demikian, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupannya.  "Mata pencaharian secara umum nelayan juga bisa dilanjutkan karena tidak jauh dari sini sudah bertemu pantai dan laut. Dan selebihnya kita berharap juga lahan yang kita persiapkan bersama untuk menjadi perkebunan agar bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat kita yang akan direlokasi," lanjutnya. Kendati demikian, terkait dengan lahan perkebunan yang sedang disiapkan masih dalam tahap tinjau kelayakannya. "Terkait dengan mata pencaharian, kita berharap ada perkebunan tadi, nah ini yang dipersiapkan, ada beberapa alternatif yang diuji dulu dari sisi lokasi, jarak, kemudian kemudahan aksesnya, ini yang sedang kita tinjau, perhitungkan dengan baik setelah itu kita putuskan bersama," kata Menteri AHY. Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam mempercepat kepengurusan lahan relokasi bagi korban terdampak erupsi Gunung Ruang. Namun sebelum dilakukan sertipikasi, saat ini masih terdapat proses penghitungan nilai serta negosiasi antara pemerintah dengan pemilik lahan. "Timeline-nya sangat ditentukan oleh seberapa cepat appraisal dilakukan, kemudian negosiasi terjadi dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada ganti untung, bukan ganti rugi, kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sini. Setelah itu segera kita urus, kita ingin percepat segala sesuatunya," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (LS/JM) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalah Humas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Cek Langsung Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Menteri AHY Pastikan Sudah Clean and Clear

Bolsel - Usai menempuh perjalanan 7 jam dari Gorontalo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), pada Minggu (05/05/2024). Kedatangannya disambut oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru beserta jajaran, juga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara. Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare. Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungannya telah memastikan bahwa lahan yang disiapkan di Desa Modisi ini sudah berstatus clean and clear. Artinya, status kepemilikan tanah dan batasnya sudah jelas, demikian juga dari segi tata ruang tidak masuk ke dalam kawasan hutan. "Saya hadir cek status (tanah,red)-nya seperti apa dengan total 10 hektare ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa, tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Dan kalau sudah ditentukan kita juga berharap dalam waktu yang tidak lama, masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik," ujar Menteri AHY. Secara umum, Menteri AHY melihat bahwa masyarakat korban erupsi Gunung Ruang memiliki kesamaan karakter dari sisi sosial dan ekonomi dengan masyarakat Desa Modisi, sehingga lokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Dengan demikian, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupannya.  "Mata pencaharian secara umum nelayan juga bisa dilanjutkan karena tidak jauh dari sini sudah bertemu pantai dan laut. Dan selebihnya kita berharap juga lahan yang kita persiapkan bersama untuk menjadi perkebunan agar bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat kita yang akan direlokasi," lanjutnya. Kendati demikian, terkait dengan lahan perkebunan yang sedang disiapkan masih dalam tahap tinjau kelayakannya. "Terkait dengan mata pencaharian, kita berharap ada perkebunan tadi, nah ini yang dipersiapkan, ada beberapa alternatif yang diuji dulu dari sisi lokasi, jarak, kemudian kemudahan aksesnya, ini yang sedang kita tinjau, perhitungkan dengan baik setelah itu kita putuskan bersama," kata Menteri AHY. Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam mempercepat kepengurusan lahan relokasi bagi korban terdampak erupsi Gunung Ruang. Namun sebelum dilakukan sertipikasi, saat ini masih terdapat proses penghitungan nilai serta negosiasi antara pemerintah dengan pemilik lahan. "Timeline-nya sangat ditentukan oleh seberapa cepat appraisal dilakukan, kemudian negosiasi terjadi dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada ganti untung, bukan ganti rugi, kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sini. Setelah itu segera kita urus, kita ingin percepat segala sesuatunya," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (LS/JM) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalah Humas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Tingkatkan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah, LAN Gelar Forum Kolaborasi FORSES

Jakarta – Tantangan lingkungan strategis dalam organisasi pemerintahan semakin besar, untuk itu kolaborasi menjadi salah satu strategi yang dinilai mampu untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.…

Tiba di Gorontalo, Menteri AHY Lanjutkan Perjalanan Darat Menuju Lokasi Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Gorontalo - Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (03/05), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Sulawesi Utara (Sulut) via Bandara Gorontalo pada Minggu (05/05/2024) dini hari. Setibanya di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 6 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. "Saya agendanya tunggal dari Gorontalo akan melanjutkan dengan perjalanan darat menuju ke Sulut tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan," kata Menteri AHY ditemui di Bandara Djalaludin, Minggu (05/05/2024). Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan memiliki tugas untuk melihat secara langsung sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan status lahan yang dipersiapkan sebagai objek relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Ruang beberapa saat yang lalu. "Kita ingin pastikan lahan tersebut bisa siap untuk dijadikan sebagai objek relokasi. Kita ingin ini segera bisa dilakukan karena masyarakat terdampak ini tentunya membutuhkan kepastian juga, kasihan, karena harus dipindahkan beserta keluarganya, property barang-barangnya maka harus segera kita siapkan lahan yang layak," lanjutnya. Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.  "Saya bekerja sama tentunya dengan berbagai kementerian/lembaga lainnya termasuk Pemprov Sulut. Saya ingin setelah ini clean and clear, Kementerian ATR/BPN bisa segera mengeluarkan sertipikat bagi masyarakat karena itu juga penting sekali, kepastian hukum hak atas tanah dan memiliki nilai ekonomi," ujar Menteri AHY. Tak hanya lahan relokasi, pemerintah juga mempersiapkan lahan untuk lokasi perkebunan maupun pertanian sebagai ladang mata pencaharian masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Ruang. "Ini juga harus segera kita siapkan agar mata pencaharian masyarakat tersebut tidak putus. Kita ingin masyarakat diberikan rasa tenang, jangan sampai sudah terdampak bencana kemudian tidak jelas nasib dan hidupnya. Ini yang harus dipastikan oleh pemerintah," ucap Menteri ATR/Kepala BPN. Kedatangannya secara langsung juga diharapkan meningkatkan semangat kerja jajaran di daerah, untuk sama-sama bekerja membantu korban terdampak erupsi Gunung Ruang. "Kedatangan saya secara langsung ini untuk membuktikan, kalau menterinya datang apalagi jajaran yang lainnya, kanwilnya, kantahnya harus lebih bekerja lagi dan semua jajaran di lapangan juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh," tutur Menteri AHY. Setelah meninjau lokasi secara langsung, Menteri AHY mengatakan akan melaporkan kondisi kepada presiden agar bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin. "Tentu saya akan melaporkan hasil peninjauan lapangan ini kepada bapak Presiden langsung dan mudah-mudahan bisa di follow up secara lebih komprehensif oleh jajaran kementerian lembaga lainnya," pungkasnya. (LS/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalah Humas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Cek Tanah Calon Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Menteri AHY Terjun Langsung ke Lapangan

Jakarta - Pada Minggu (05/05/2024) dini hari, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Bandara Gorontalo, Sulawesi Utara (Sulut) untuk kemudian melanjutkan perjalanan meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (03/05) kemarin. "Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman," kata Menteri ATR/Kepala BPN sebelum meninggalkan Jakarta. Menteri ATR/Kepala BPN terbang ke Bandara Djalaludin, Gorontalo karena Bandara Sam Ratulangi, Manado saat ini masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang. Dari Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 4 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.  Pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi. "Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan," ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.  Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan. "Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya," tutup Menteri ATR/Kepala BPN. Sebagai informasi, sebelum dini hari tadi terbang ke Gorontalo, kemarin malam Menteri ATR/Kepala BPN melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi ini langsung dikirimkan kepada Presiden RI sebagai laporan awal. (JM/JR/FA/ND) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalah Humas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

TERPOPULER MINGGU INI

Presiden Joko Widodo Akan Serahkan 10.323 Sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah di Banyuwangi

Jakarta - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada Selasa (30/04/2024).

"Pagi ini, usai dari Palu, Menteri ATR/Kepala BPN kembali ke Jakarta dan langsung bertolak ke Banyuwangi," terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Kementerian ATR/BPN, Lampri dalam keterangannya pada Senin (29/04/2024).

Lampri menjelaskan bahwa setidaknya ada 5.000 penerima yang akan hadir langsung memenuhi lokasi penyerahan sertipikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi.

"Total sertipikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 hasil program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik," ungkap Lampri.

Sebagai informasi, Menteri AHY baru saja menyerahkan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk hunian tetap (Huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungannya ke Palu, ia juga memberikan kuliah umum kepada civitas academica Universitas Tadulako pada Minggu (28/04/2024) malam. (GE/PHAL)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Serahkan Sertipikat Konsolidasi Tanah, Menteri AHY: Pemerintah Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Likuefaksi Palu

Palu - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 655 sertipikat hasil dari program Konsolidasi Tanah bagi warga terdampak bencana likuefaksi yang terjadi pada 2018 di Kota Palu. Sertipikat diserahkan dalam kunjungannya ke Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada Minggu (28/04/2024).

Dengan dilakukannya Konsolidasi Tanah menandakan pemerintah hadir untuk masyarakat Kelurahan Petobo yang terdampak bencana agar segera mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih layak dari hunian sementara (Huntara). "Selama lima tahun tinggal di Huntara, tentunya banyak yang mungkin merasa tidak nyaman. Tapi, alhamdulillah atas kerja keras semua, tahun 2022-2023 dilakukan Konsolidasi Tanah," ujar Menteri AHY.

Konsolidasi Tanah sendiri, menurut Menteri AHY merupakan bagian dari program Kementerian ATR/BPN yang dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Khusus di Kelurahan Petobo, Konsolidasi Tanah berhasil dilakukan bagi penyediaan tanah untuk kepentingan umum yang dimanfaatkan menjadi Huntap. "Kita ingin agar masyarakat yang tertimpa dampak langsung dari bencana bisa dibangun rumah tempat tinggalnya," lanjutnya.

Berkat Konsolidasi Tanah ini penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di wilayah tersebut juga berhasil diurai. "Dalam kasus Petobo ini, lokasi tanah yang dijadikan tempat baru hunian ini ada sejarah konflik, sehingga harus segera diselesaikan. Dengan sinergi dan kolaborasi berhasil melakukan Konsolidasi Tanah ini," kata Menteri AHY.

"Kemudian (pelaksanaan Konsolidasi Tanah, red) mendapatkan bantuan dari Bank Dunia agar segera dibangun rumah Huntap di wilayah yang saat ini kita berdiri di atasnya. Insyaallah ini terus bisa dilengkapi dan disempurnakan," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Bukan hanya dibangun Huntap bagi warga terdampak bencana tetapi juga dilakukan penataan kembali dalam wilayah secara lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Dengan demikian, tanah di wilayah Huntap meningkat nilainya hingga 4x lipat. 

"Setelah ditata kembali, harga tanah di sini naik yang tadinya Rp50.000/meter persegi sekarang menjadi Rp200.000/meter persegi. Artinya naik 4x lipat dan ini salah satu manfaat yang bisa kita nikmati bersama," kata Menteri AHY usai menyerahkan sertipikat.

Adapun sertipikat diserahkan secara door to door ke dua rumah warga. Seraya menyerahkan sertipikat, Menteri AHY melihat kondisi Huntap yang ditempati warga terdampak bencana. Selain itu, ia juga menandatangani prasasti yang menandai suksesnya kegiatan penyediaan lahan melalui Konsolidasi Tanah bagi warga terdampak bencana Palu. Selanjutnya, ia menyerahkan 10 sertipikat kepada warga setempat sekaligus berdialog bersama warga yang hadir.

Dalam kunjungannya, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Freddy A. Kolintama; Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura; Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. (LS/PHAL)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id