Berita Terbaru

PEMKAB MADIUN GELAR SHALAT IDUL ADHA DI MASJID QUBA CARUBAN

Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Shalat Idul Adha 1445 H di Masjid Agung Quba, Caruban. Shalat Idul Adha ini dihadiri oleh Pj Sekda Kabupaten Madiun H. Sodik Hery Purnomo, perwakilan Forkopimda, dan masyarakat wilayah Caruban, Senin (17/6/2024). Dalam sambutannya sebelum pelaksanaan shalat, Pj Sekda menyampaikan Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meningkatkan solidaritas sosial dan ...

Pemkot Denpasar Cek Kesehatan Daging Kurban Saat Idul Adha 1445 Hijriah, Pastikan Layak Konsumsi.

Denpasar, Setelah melaksanakan pengecekan ante morthem atau sebelum disembelih, Pemkot Denpasar melalui Dinas Pertanian Bidang Kesehatan Hewan melaksanakan pengecekan kesehatan daging kurban setelah proses penyembelihan atau post morthem bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha pada Senin (17/6)....

Kebijakan Satu Peta, Solusi Percepatan Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria

Denpasar - Reforma Agraria terdiri dari dua hal, yakni Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan Aset yang dilakukan melalui sertipikasi ini terus dikejar penyelesaiannya, termasuk yang berhubungan dengan tanah transmigrasi dan Redistribusi Tanah yang berasal dari kawasan hutan.  Kedua hal tersebut butuh perhatian khusus dan tak jarang terjadi hambatan dalam pelaksanaan program Reforma Agraria karena letak kewenangannya lintas sektor. Kendati demikian, hambatan ini dapat diselesaikan oleh Kebijakan Satu Peta sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.  Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Marcia Tamba saat sesi Sambung Rasa dalam rangkaian Reforma Agraria Summit 2024 yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Denpasar, Bali, Jumat (14/06/2024). “Salah satu terobosan ada di dalam Perpres 62/2023 bagaimana kita mengintegrasikan data-data tersebut dan kita sudah memiliki program Kebijakan Satu Peta. Itu tujuannya adalah mengumpulkan peta-peta, kemudian mengintegrasikannya menjadi satu referensi untuk digunakan bersama-sama,” ujar Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian. Menurut Marcia Tamba, permasalahan utama dari pelepasan kawasan hutan dan penyelesaian tanah transmigrasi adalah data yang belum tersinkronisasi antar kementerian/lembaga. Sementara, dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi. “Dalam Perpres 62/2023, terobosannya adalah untuk melakukan survei bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ATR/BPN agar ketika dilakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan, datanya sama dengan yang dimiliki ATR/BPN ketika akan melakukan proses sertipikasi. Kemudian juga untuk tanah transmigrasi ini yang kami lihat datanya berbeda-beda, kita perlu merujuk kepada satu info yang sama,” lanjut Marcia Tamba. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang sudah berjalan diharapkan dapat terus ditingkatkan. “Selama ini kebijakan sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi mungkin yang perlu lebih kita dorong bagaimana implementasinya, bagaimana masing-masing instansi bisa terintegrasi berkoordinasi dengan baik dengan satu platform yang sama,” tegas Marcia Tamba. Adapun kegiatan Reforma Agraria Summit tahun ini mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan”. Hadir sebagai moderator dalam sesi Sambung Rasa, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan. Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga lintas sektor, akademisi, dan CSO. (YS/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Meriahnya Takbir Keliling Sambut Hari Raya Iduladha 1445 H di Bangka Tengah

KOBA – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman melepas peserta takbir keliling Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah, yang...

Bupati Bangka Tengah Maknai Keikhlasan Berkurban di Momen Iduladha 1445 H

KOBA – Keluarga Besar Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah beserta masyarakat Koba dan sekitarnya melaksanakan...

Komitmen Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Transformasi Digital, Layanan Pertanahan Akan Semakin Mudah Diakses

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sejalan pula dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan INA Digital pada Mei 2024 lalu. Dengan transformasi yang dilakukan, layanan pertanahan diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin baik untuk melayani masyarakat Indonesia. “Jadi bagaimana data-data yang ada, aplikasi yang ada di semua pemerintah itu bisa diintegrasikan dalam satu platform. Ini sudah mulai kita integrasikan karena ada 27.000 aplikasi yang ada di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat mengikuti rangkaian Reforma Agraria Summit 2024, yaitu sesi Sambung Rasa, di The Meru Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (14/06/2024). INA Digital itu sendiri berperan sebagai akselerator transformasi layanan digital pemerintah yang bisa mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. “Tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan layanan tanpa perlu login ke berbagai aplikasi,” ungkap Suyus Windayana. Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkaitan pendataan aset pemerintah. “DJKN sudah bisa melihat datanya. Tidak perlu lagi sertipikat tanah ditumpuk dalam bentuk daftar tapi bisa dilihat di dalam sistem, siapa saja pemilik asetnya, di mana saja, luasnya berapa, tata ruangnya apa,” terang Sekjen Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN juga tengah mengintegrasikan data spasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Suyus Windayana menyebut, beberapa tahun yang akan datang, data spasial bisa diakses bukan hanya oleh instansi pemerintah, namun juga masyarakat. “Kita mengalokasikan untuk ke depannya bagaimana sistem informasi pertanahan, baik itu kita masuk ke dalam portal INA Digital maupun One Map Policy, bagaimana semua datanya bisa diintegrasikan, bisa single land administration. Jadi kita berharap semua datanya bisa sama,” ujar Suyus Windayana. Adapun Reforma Agraria Summit tahun ini mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan”. Hadir sebagai moderator dalam sesi Sambung Rasa, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan. Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga lintas sektor, akademisi, dan CSO. (YS/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

TERPOPULER MINGGU INI

Hadiri Forum Konsultasi Publik Data Kependudukan, Bupati Nelson : Ini Sangat Penting

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menghadiri Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kegiatan yang berlangsung di RM Orasawa Limboto ini di integrasikan

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata