Jakarta - Peran partisipasi masyarakat, pemerintah, maupun pemangku kepentingan terkait sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan di ruang lingkup pertanahan. Keterlibatan pihak tersebut juga dibutuhkan dalam hal menyosialisasikan kebijakan kepada publik.

"Pada saat ini, peran partisipasi, baik masyarakat, pemerintah, maupun stakeholders lainnya menjadi penting," ucap Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang juga selaku Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Pengaduan yang berlangsung di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Selasa (12/09/2023).

Sebagai instansi yang mendorong keterlibatan publik dan keterbukaan informasi, dikatakan oleh Yulia Jaya Nirmawati bahwa Kementerian ATR/BPN harus siap memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi. "Penting untuk merespons secara cepat dan tepat aduan masyarakat. Sehingga, masyarakat memperoleh tindak lanjut terhadap aduan yang disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN," tegasnya. 

Amanda Valani selaku Head of Content di Narasi, dalam kegiatan monev kali ini menerangkan soal teknik komunikasi dalam menjawab pengaduan dan strategi komunikasi yang efektif. Senada dengan pernyataan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Amanda Valani menyebut keterlibatan masyarakat adalah faktor penting dalam setiap kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Maka dari itu, ia mengingatkan untuk merespons aduan masyarakat yang masuk ke kementerian “Sederhananya, jangan ada jarak antara masyarakat dan pemerintah (Kementerian ATR/BPN, red). Caranya tentu dengan merespons pertanyaan maupun aduan yang disampaikan melalui komentar atau pesan yang dikirim di media sosial maupun kanal-kanal yang dimiliki," pesannya. 

Sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN sendiri telah membuka akses informasi publik di antaranya dengan memanfaatkan media sosial serta web ppid.atrbpn.go.id. Kementerian ATR/BPN juga sudah membangun dan mengembangkan berbagai sarana informasi berbasis teknologi digital dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan dan tata ruang. (GE/FT/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Insentif Fiskal untuk Sumedang Terbesar di Jabar

Penulis :Tonton Husni Musjani|| Editor :Deddi RustandiPPS -Kabupaten Sumedang mendapatkan Insentif ...

Bupati Sukoharjo Lepas 191 Atlet Berlaga di POPDA Jateng 2025

SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo, Hj. Etik Suryani, SE, MM melepas kontingen Kabupaten Sukoharjo yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 di GOR Bung Karno Sukoharjo, pada Rabu (22/05/2025). Kontingen yang terdiri dari 191 orang ini akan mewakili Sukoharjo dalam dua tahap pertandingan di Kota Semarang. "Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan terus mendukung dan berupaya membantu kegiatan-kegiatan keolahragaan agar dapat berkembang dan menuju ke arah yang lebih baik," ujar Bupati dalam sambutannya. Kontingen Sukoharjo terdiri dari 142...

Tujuh Balai Penyuluhan KB Manfaatkan Mini Lokakarya Untuk Memperkuat Upaya Penanggulangan Stunting

Reporter : Arif Hidayat Tujuh Balai Penyuluhan KB yang berada dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi, telah menggelar kegiatan mini lokakarya yang dimanfaatkan untuk membahas berbagai …

Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029

Mamuju - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan dan Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu (21/5/2025). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sulbar Munandar Wijaya, didampingi Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Halim, dan dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, para Anggota DPRD Sulbar, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya saat membuka rapat, Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya menekankan pentingnya…

Bupati Batang Resmikan Jembatan Gantung Merah Putih Kambangan-Tombo

Batang - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan meresmikan jembatan gantung merah putih di Desa Kembangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Kamis (22/5/2025).

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional