NetralitasApartur Sipil Negara (ASN) dalam setiap hajatan demokrasi atau pemilu dapatmempengaruhi kedewasaan berpolitik di masyarakat. Dan upaya-upaya untukmenegakan dan melaksanakan prinsip-prinsip netralitas itu sudah jauh-jauh haridisampaikan kepada para ASN.Demikiandisampaikan Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan pada agenda SosialisasiNetralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan PemilihanKepala Daerah Tahun 2024, di Hotel Harper, Bungursari, Rabu 11 Oktober 2023."Denganini kita tegaskan bahwa ASN harus dapat menunjung tinggi netralitas dalampemilu maupun pilkada. Bagaimana kita mau mengajak masyarakat dewasa berpolitikkalau ASN sendiri tidak bisa menjaga netralitas?" kata Benni Irwan.Menurutnya,kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan sikap netral ASNdalam menghadapi tahun politik. "Pada prinsipnya netralitas ASN sudahdiatur dalam Undang-undang nomot 5 tahun 2014. Disana disebutkan bahwa aparatursipil negara harus memiliki asas netralitas, seperti tidak memberikan dukungankepada pasangan calon tertentu.Selainitu, BKPSDM Kabupaten Purwakarta sudah menerbitkan Surat Edaran BupatiPurwakarta nomor kpg.03.04/753-bkpsdm/2023 tanggal 10 April 2023 tentangnetralitas pegawai ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, serta surathimbauan BAWASLU nomor 050/pm.00.02/k-jb-14/9/2023 tanggal 21 September 2023tentang netralitas ASN."Padakesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan pakta integritas netralisasi ASNdalam menghadapi Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Apabila terdapat ASN yangmelanggar batasan tersebut, maka BAWASLU dan komisi ASN akan mengambil tindakantegas," kata Benni.Iaberharap seluruh ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta dapat menerapkannya dilapangan, serta diharapkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan lancar,aman, tertib dan kondusif.LanjutBenni, sosialisasi ini kegiatan ini sangat penting terutama bagi jajaran ASNPemkab Purwakarta. Pasalnya, dalam waktu dekat terdapat gelaran yang sangatpenting yaitu pemilu legislatif, bersamaan dengan pemilu pemilihan presidenyang disambung dengan pemilihan kepala daerah secara serentak. "Akan haltersebut kita perlu mempersiapkan langkah-langkah dan tahapan-tahapan, untukmemastikan agar pemilu tersebut dapat berlangsung sebagaimana yangdiharapkan," ujarnya.Saatini pemerintah menetapkan empat indikator agar bagaimana pelaksanaan pestademokrasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. "Saya melihat ASN diPurwakarta dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada.Merujuk kepada undang-undang ASN dan undang-undang tahun 2014 tentangaturan-aturan lainnya baik secara umum maupun secara teknis sesuai dengankebijakan sektor masing-masing dalam melaksanakan tugasnya," kata Benni.Dalamagenda tersebut, tampak hadir perwakilan Forkopimda Kabupaten Purwakarta, Ketuadan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Asisten KASN Pengawasan BidangPenerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASNsebagai narasumber dan para anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta.Hadirjuga Ketua IDI dan IBI Kabupaten Purwakarta, Ketua Persatuan Perawat NasionalIndonesia Purwakarta, Ketua Perhimpunan Honorer Kategori 2 KabupatenPurwakarta, Ketua PGRI Purwakarta, Sekda, Para Asda, Para Staf Ahli, KepalaDinas/Badan/Kantor, Camat dan Lurah serta seluruh ASN di lingkungan PemkabPurwakarta yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. (Diskominfo Purwakarta)