Knowledge Hub: Wadah Mengasah Pengetahuan Pengembangan Standar

bsn.go.id

Menaker Dorong Inklusivitas Industri bagi Penyandang Disabilitas

kemnaker.go.id

Cilegon- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Pemerintah Provinsi Banten, Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) dan sejumlah perusahaan di Kawasan Industri Banten menandatangani Komitmen Bersama Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disablitas (PD), di kota Cilegon, Banten, Rabu (14/5/2025). Komitmen bersama ini dilakukan untuk mendorong partisipasi tenaga kerja PD di dunia kerja inklusif dan berkelanjutan.Selain Komitmen Bersama, juga dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama antara Menaker Yassierli, dengan Ketua Baznas Noor Achmad terkait sinergi pelaksanaan program ketenagakerjaan dan dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabiltas"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen semua pihak, khususnya para pemberi kerja dalam menyukseskan program penguatan peran Penyandang Disabilitas yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, " kata Yassierli dalam sambutannya.Sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas, Yassierli mendorong setiap perusahaan di kawasan industri Banten dapat menerima tenaga kerja yang inklusive dan menyampaikan informasi lowongan kerja di platform siapkerja di Kemnaker."Ini kolaborasi positif, kami hadir di Cilegon untuk menemui pimpinan perusahaan di kawasan industri agar rekrutmen itu harus inklusive dan terbuka untuk siapa saja termasuk bagi tenaga kerja disabilitas, " katanya.Yassierli mengatakan sejumlah program Kemnaker dalam mengurangi pengangguran, di antaranya sistem informasi pasar kerja (labor market information system), dan program pemagangan dalam dan luar negeri yang terintegrasi. “Pengelolaan ketenagakerjaan ke depan harus inklusif. No one left behind,” ujar Yassierli.Yassierli menyatakan data Kemnaker mencatat, dari 5,17 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Sebanyak satu juta di antaranya masuk kategori angkatan kerja, namun baru sekitar 928 ribu yang bekerja. "Permasalahan ketenagakerjaan saat ini sangat kompleks dan perlu keterlibatan serta kolaborasi dari semua pihak, " katanyaYassierli memberikan apresiasi atas terobosan dan kepedulian Baznas  kepada Penyandang Disabiltas untuk memiliki skill sebelum diterima bekerja di perusahaan. "Ini terobosan Baznas untuk mengatasi kendala selama ini yakni kesiapan skill tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebelum diterima perusahaan, " katanya.Sementara Noor Achmad mengungkapkan tahun 2025 ini akan ada 1000 orang Penyandang Disabilitas menerima manfaat (pelatihan) Baznas, masing-masing sebesar Rp10juta dan dilanjutkan berikutnya program magang. "Kolaborasi antara Kemnaker dengan Baznas dapat terus dilanjutkan karena program Kemnaker dan Baznas akan selalu beririsan, " ujarnya.Biro Humas Kemnaker

Menaker Tegaskan Komitmen Hapus Percaloan Rekrutmen Tenaga Kerja

kemnaker.go.id

Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Hal tersebut disampaikannya dalam acara bertajuk "Stop Percaloan: Melalui Pembangunan Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan", yang digelar di Kantor Pengelola Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025).“Praktik percaloan tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional. Ini harus kita hentikan bersama,” tegas Yassierli.Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pungutan liar dan manipulasi informasi lowongan kerja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Sebagai langkah preventif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 yang mewajibkan pelaporan lowongan kerja secara terbuka dan transparan melalui platform SIAPkerja.Dalam forum tersebut, Yassierli juga mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam proses rekrutmen agar lebih efisien, objektif, dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Ia menekankan pentingnya etika dan profesionalisme dari perusahaan maupun lembaga penyalur tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya.“Ini bukan semata-mata soal regulasi, melainkan soal integritas dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Yassierli.Senada dengan Menaker, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Fahrurozi, menyatakan bahwa percaloan tenaga kerja bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk eksploitasi terhadap hak dasar pencari kerja.“Adanya percaloan merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi warganya, terutama dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak,” tegas Fahrurozi.Sementara, General Manager PT MMID Kawasan Industri MM2100, Darwoto, mengapresiasi langkah yang diambil Kemnaker bersama para pemangku kepentingan dalam upaya memberantas praktik percaloan tenaga kerja."Ini menjadi momentum bagi kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang rentan terhadap praktik percaloan," ujarnya.Biro Humas Kemnaker

Lantik Sekjen Kemnaker, Yassierli Berharap Ciptakan Inovasi dan Kebijakan Berkualitas

kemnaker.go.id

JAKARTA--Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik Dr. Cris Kuntadi SE, MM sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggantikan Plt Sekjen Aris Wahyudi, di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Jumat (16/5/2025)."Hari ini saya Menteri Ketenagakerjaan melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kemnaker Indonesia. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan, " ujar Yassierli.Usai dilantik dan diambil sumpah sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kemnaker, Cris Kuntadi juga menandatangani kontrak kinerja, pakta integritas dan berita acara serah terima tugas dari pejabat sebelumnya, Aris Wahyudi.Yassierli menegaskan Sekjen Cris Kuntadi yang baru dilantik merupakan hasil dari proses uji kompetensi khusus dalam rangka percepatan, sesuai Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa transisi di Kementerian dan LembagaYassierli berharap Cris Kuntadi dapat segera melaksanakan tugas dengan baik, displin dan semangat, langsung nyambung, bisa mengikuti irama yang sudah dibangun di Kemnaker. "Berikan teladan, inovasi, kembangkan pola kerja dan ide-ide baru untuk mendukung pembuatan kebijakan-kebijakan yang berkualitas, " katanya.Yassierli menginginkan seluruh jajarannya dapat segera bekerja secara maksimal, bekerja keras dan kerja cerdas untuk kemajuan organisasi, dan menghilangkan ego-ego unit yang pada akhirnya menghambat kinerja kementerian kita secara keseluruhan. "Saya berharap (birokasi-red) tak kaku, birokrasi yang selama ini persepsi rang seperti mobil tua, didorongnya susah, kita  ingin mobilnya seperti mobil Ferrari (mobil balap asal Italia berperforma tinggi), " katanya. Yassierli juga berharap di antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya agar selalu berkoordinasi dan berkolaborasi, terus membangun sinergitas dengan baik, agar roda organisasi kita ini dapat berjalan optimal. "Ingat jabatan bukan kendaraan untuk menikmati fasilitas negara, tapi sarana pengabdian kita kepada rakyat, bangsa dan negara, "  katanya.Profil Cris KuntadiProf. Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CA, CPA, QIA, FCMA,CGMA, CIPSAS, CFRA, ACPA, CHRM, CH, CHt., PIA,QRGP, CRP, Ak., lahir di Banyumas, Jawa Tengah, 24 Juni 1969.Pengalaman KerjaWidyaiswara Ahli Utama (2001-sekarang)Staf Ahli Menteri Perhubungan (1997-2021)Inspektur Jenderal (2015-2017)Kepala BPK Jawa Tengah (2014-2015)Kepala Pusdiklat BPK (2011-2014)Kabag Humas (2007-2008)PendidikanD3 STAN Akuntansi (1991)SI UI, Akuntansi (1996)S2 UGM /Erasmus Universiteit Rotterdam (Magister Manajemen/International Bussines) (2000)S3 Universitas Brawijaya Malang, Administrasi Bisnis (2009)Biro Humas Kemnaker

Kemnaker-Dewan Masjid Indonesia Sepakat Tingkatkan Produktivitas

kemnaker.go.id

Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) melakukan penandatanganan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan Berbasis Masjid.Kesepahaman Bersama ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi dan Sekjen DMI Rahmat Hidayat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Halalbihalal Dewan Masjid Indonesia (DMI) bertema 'Sinergi Umat dan Masjid Mewujudkan Kemakmuran Bangsa' di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).Menaker Yassierli mengatakan wujud kesepahaman bersama tersebut menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat tak hanya sebatas spiritual, tetapi juga produktif dan kontributif terhadap kemajuan bangsa."Kalau boleh bermimpi masjid-masjid besar kita nanti memiliki pusat pelatihan vokasi tentang future skill dan dikopling dengan digital, sehingga masjid dapat menjadi daya tarik, " ujar Yassierli dalam sambutannya.Yassierli menegaskan nantinya Masjid tak lagi membahas persoalan keimanan dan ketakwaan, melainkan juga dapat exercise (pelatihan) dan sharing knowledge (tukar pengetahuan terhadap sesuatu yang baru, sesuai harapan DMI menjadikan masjid menjadi salah satu pusat pembinaan umat seutuhnya."Tak hanya bicara iman dan takwa tetapi juga mindset kompetensi ekonomi sehingga memberikan dampak kepada ekonomi bangsa, " kata Yassierli.Sedangkan Rahmat Hidayat menegaskan melalui kesepahaman bersama ini diharapkan masjid menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan produktivitas. Sesuai pernyataan Menaker Yassierli, problem besar yang dihadapi saat ini adalah produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN."Karena itu penting kerja sama DMI-Menaker ini ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Peran masjid selain masalah hard skill, tetapi juga bagaimana soft skill-nya bagus dan berintegritas, " katanya.Biro Humas Kemnaker

Menaker Dorong Pertamina Jadi Role Model Hubungan Industrial Pancasila Berbasis SDM Unggul

kemnaker.go.id

Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menghadiri dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX PT Pertamina (Persero) antara manajemen Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk periode 2025–2027 yang berlangsung di Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).Dalam kesempatan itu, Menaker Yassierli mendorong Pertamina menjadi role model bagi perusahaan lain, baik BUMN maupun swasta dalam membangun hubungan industrial yang kuat dan progresif. Ia menilai, PKB IX ini merupakan hasil dari proses dialog sosial yang dinamis dan mencerminkan kematangan dalam hubungan kerja.“Saya berharap Pertamina dapat menjadi contoh bagaimana hubungan industrial Pancasila diwujudkan melalui dialog, musyawarah, dan kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen. Ini menjadi kunci kemajuan perusahaan di masa depan,” ujar Menaker.Menaker menambahkan bahwa ke depan, Pertamina harus tampil sebagai garda terdepan dalam pengembangan SDM unggul. Ia menekankan pentingnya Pertamina menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dan magnet bagi para pakar serta pelaku praktik terbaik (best practices) di bidang ketenagakerjaan.Menurut Menaker, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas tenaga kerja. Selama dua dekade terakhir, produktivitas Indonesia stagnan di angka 10 persen dan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Padahal, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, produktivitas nasional harus ditingkatkan hingga 1,7 kali lipat.“PR besar bagi Pertamina adalah menjadi lokomotif peningkatan produktivitas nasional. Ini harus menjadi tujuan bersama," ucapnya.Menaker juga mengutip sebuah riset yang menyatakan bahwa 50 persen dari skill set yang ada saat ini akan tidak relevan dalam 10 tahun mendatang. Namun, banyak waktu justru masih dihabiskan untuk menghadapi tantangan-tantangan lama, sementara kesiapan menghadapi future jobs belum optimal."Yang mengkhawatirkan adalah jika kita meninggalkan pekerja kita tanpa bekal keterampilan yang relevan. Saat itu terjadi, justru tenaga kerja asing yang siap mengambil peran,” katanya.Menaker juga mengajak serikat pekerja untuk bergerak lebih jauh dari sekadar memperjuangkan isu-isu normatif. Ia mengacu pada teori motivasi Herzberg yang membagi faktor kerja menjadi dua dimensi: hygiene factors (faktor higienis) seperti upah dan lingkungan kerja yang sudah banyak dicapai, dan motivating factors (faktor motivasi) yang mendorong pekerja untuk memberi kontribusi terbaik.“Motivating factors ini hanya bisa tumbuh melalui kolaborasi yang sehat antara manajemen dan serikat pekerja. Dan kunci dari semuanya adalah penguatan SDM,” ucapnya.Biro Humas Kemnaker